Berita

PortalMadura.Com, Sumenep – Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, A Busyro Karim, angkat bicara soal kebijakan satu pintu pada Bagian Humas dan Protokol Pemkab setempat terkait konfirmasi pemberitaan di lingkungan pemda setempat.

Ia menyatakan, kebijakan itu dilakukan untuk menghindari perang dingin antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, selama ini sering terjadi saling memojokkan antar OPD melalui statement-nya di media massa.

“Setiap kepala dinas bicara sendiri-sendiri, dan terkadang memojokkan OPD yang lain, itu yang terjadi kemarin. Makanya kami bilang, kalau atas nama beberapa OPD tidak boleh, langsung Humas saja,” terang Bupati, di sela-sela sidak UNBK di MAN, Selasa (10/4/2018).

Tetapi, lanjutnya, kalau OPD ingin membicarakan dan mengangkat materi di OPD yang sudah menjadi tanggung jawabnya maka tidak ada larangan untuk memberikan konfirmasi.

“Kalau OPD ingin berbicara programnya sendiri silahkan, tapi kalau mau bicara yang ada kaitannya dengan OPD lain dan bahkan bisa menjatuhkan OPD lain, itu yang saya larang,” tegas Bupati.

Sebelumnya, tiga organisasi profesi wartawan di Sumenep yakni PWI, KJS dan AMOS, bersatu menentang kebijakan bupati tersebut. Sebab, kebijakan itu akan menghambat kinerja awak media.

Tiga organisaai profesi wartawan itu mengecam kebijakan bupati yang tidak populis tersebut karena dinilai menghambat program pemerintah sendiri yakni Visit Sumenep 2018 yang membutuhkan kinerja awak media dalam pemberitaan potensi objek wisata di Sumenep. (Arifin/Putri)